Kediri

Sosialisasi Peran dan Fungsi MKD, Bupati Kediri Dukung Pencegahan Pemalsuan Nopol Khusus

Diterbitkan

4 bulan

4 Februari 2026

Oleh

Memontum 1

DUKUNG: Bupati Kediri saat menghadiri sosialisasi yang digelar MKD. (pemkab for memontum)

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menghadiri sosialisasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, yang berlangsung di Mapolres Kediri, Rabu (04/02/2026) tadi. Dalam agenda sosialisasi mengenai peran dan fungsi MKD ini, Mas Dhito-sapaan Bupati Hanindhito, mengaku sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan MKD DPR RI.

“Ada beberapa hal, yang menginspirasi kami yang ada di tingkat daerah. Fungsi pengawasan dari MKD efektif dan efisien, sampai hal-hal yang tingkatnya etika itu diawasi,” kata Mas Dhito.

Dirinya juga mengatakan, dari sosialisasi tersebut, bakal menjadi bahan diskusi dirinya selaku kepala daerah dengan jajaran legislatif untuk meningkatkan kinerja dari badan kehormatan DPR di Kabupaten Kediri. Kinerja efektif MKD DPR RI, perlu ditiru dan diimplementasikan di tingkat daerah. Sehingga, penguatan badan ini bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga :

Di sisi lain, lanjutnya, dalam pertemuan tersebut, MKD juga mensosialisasikan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) bagi pimpinan dan anggota DPRI. Sosialisasi ini, dimaksudkan untuk memperjelas identifikasi kendaraan kedinasan yang dipakai oleh legislatif pusat tersebut. Dengan demikian, semua pihak diharapkan mampu membedakan keasliannya.

“Ini menjadi inspirasi juga bagi kami, kalau nanti ada pejabat dinas di Kabupaten Kediri yang memalsukan nomor tidak pada tempatnya, akan kami berikan sanksi,” tegas Mas Dhito.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, H Adang Daradjatun, menjelaskan tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan etika seluruh anggota DPR RI. Termasuk, bagaimana penggunaan TNKB.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan sempat terjadi pemalsuan Nopol khusus oleh anggota dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab di beberapa daerah. “Oleh karena itu, kita memohon bantuan kepada Bapak Bupati dan Kapolres, agar kita selalu mengawasi etika dimanapun juga anggota DPR itu,” imbuhnya. (pan/gie)