Raih WTP Kali Keenam Berurutan, Bupati Kediri Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas

Memontum Kediri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, pun meminta jajarannya menjadikan perolehan WTP yang ke-6 kali secara berturut-turut ini sebagai penyemangat untuk mengoptimalkan kinerja.

Hal ini, disampaikan Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, seusai menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/05/2022) tadi.

“Alhamdulillah, Pemkab Kediri kembali mendapatkan 6 kali WTP. Saya minta, kepada seluruh jajaran Pemkab untuk terus mengoptimalkan kinerja. Utamanya, dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutur Mas Dhito.

Selain itu, menurutnya raihan WTP ini menjadikan Pemkab Kediri, untuk terus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu, pun diharapkan bisa diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri.

Baca juga :

• Mas Dhito Berangkatkan Calon Jamaah Haji Kabupaten Kediri dari Kawasan Simpang Lima Gumul
• Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Sampah dari Hulu, Mas Dhito Usulkan Pembangunan 2 TPST di Kediri
• Kunjungi Kantor Baru Disparbud, Bupati Kediri Beri Masukan Operasional Museum Sri Aji Jayabaya
• Tingkatkan Kapasitas Kader Srikandi Biru, Ketua TP PKK Kediri Minta Jangan Sampai Anak Diasuh Gadget
• Tasyakuran Sederhana di Hari Jadi Kabupaten Kediri, Ini Harapan Mas Dhito

“Dengan peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Didapatkannya opini WTP, dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” beber Mas Dhito.

Untuk diketahui, penyerahan LHP tersebut juga diikuti oleh tiga wilayah daerah lain. Yakni Kabupaten Trenggalek, Kota Batu dan Kota Malang.

Kepala BPK, Joko Agus Setyono, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan secara konsisten. “Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah serius dan konsekun dalam menyusun laporan kuangan daerah ini,” katanya.

Joko juga berpesan, kepada kepala daerah untuk terus mendorong kemandirian pendapatan daerahnya agar tidak bergantung pada anggaran dari pusat. (kom/pan/sit)